Rapat Paripurna DPRD Batang Hari Tentang Persetujuan Hibah Gedung dan Bangunan Pemkab

Batang Hari, Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat Paripurna dalam rangka pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan hibah gedung dan bangunan pemerintah daerah setempat kepada Polres, serta pembahasan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota pengantar laporan keuangan pendapatan daerah tahun anggaran 2021.

"Anggota dewan yang sudah menandatangani daftar hadir berjumlah 23 orang sesuai dengan tata tertib DPRD forum telah tercapai dan rapat bisa dibuka, " kata Ketua DPRD Batang Hari, Anita Yasmin, Senin (13/06/2022)

Baca juga: Saleh Daulay: Kemenkes Perlu Ambil Tindakan atas Pemecatan dr. Terawan

Dalam sambutan Paripurna tersebut Sekretaris Dewan Kabupaten Batang Hari Muhammad Ali mengatakan DPRD memutuskan telah menyetujui pemberian hibah pemerintah daerah kepada Polres dengan anggaran sejumlah Rp311 juta .

"Tindak lanjut persetujuan hibah kepada Polres Batang Hari dilaksanakan langsung oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, " ujarnya

Baca juga: Pusdiklat Setjen DPR Sosialisasikan Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ di Unram

Sementara itu, Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar juga menyampaikan tanggapan terhadap fraksi-fraksi, salah satunya terhadap fraksi Partai Amanat Nasional, pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang disampaikan oleh Fraksi PAN.

Terkait capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi yang belum mencapai target, terhadap hal ini secara perhitungan target telah berdasarkan database objek dan subjek yang terdaftar, data potensi baru dan data piutang tunggakan yang menjadi hak pemerintah daerah, namun tidak sesuai target.

Baca juga: Andre Rosiade Minta Kemendag-BPKP Audit Investigasi Rantai Distribusi Minyak Goreng

"Dari pemerintah juga mengakui masih belum optimalnya kinerja aparatur pengelola pendapatan daerah dan juga masih belum maksimalnya upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak daerah dan retribusi daerah, " ujarnya.

(Red)

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang